Skip to main content

KMA Nomor 208 Tahun 2017

Info Bimas - Mungkin sahabat pembaca sudah mengetahui perihal Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 208 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyesuaian/Inpassing, Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu, namun tidak ada salahnya kalau saya kembali share KMA tersebut.

KMA Nomor 208 Tahun 2017 bisa dikatakan merupakan kelanjutan dari terbitnya PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, dimana di pasal 6 disebutkan bahwa Kepala KUA Kecamatan dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan. Sehingga harus ada upaya untuk mengakomodir Kepala KUA yang berasal bukan dari Jabatan Penghulu.

Kepala KUA/Pegawai Negeri Sipil yang dapat disesuaikan/diinpassing dalam jabatan fungsional penghulu adalah:
  1. Kepala KUA yang ada saat berlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 telah dan masih melaksanakan tugas sebagai Kepala KUA;
  2. Calon penghulu dengan formasi CPPN; dan
  3. Pejabat administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Penghulu.
Muncul sebuah pertanyaan, bagaimana dengan Kepala KUA yang berasal dari Penghulu yang diberhentikan sementara dari Jabatan Penghulu? Perlukah di Inpassing?

Jika menurut pendapat saya pribadi, bagi Kepala KUA Kecamatan yang berasal dari Penghulu yang diberhentikan sementara dari Jabatan Penghulu seyogyanya tidak perlu di Inpassing lagi, sebab status penghulunya hanya diberhentikan sementara.

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar