Skip to main content

Mekanisme Perbaikan Kesalahan Kode Satker di Setoran PNBP NR

Info Bimas – Assalamu’alaikum, apa kabarnya hari ini…? Kali ini saya akan share mengenai mekanisme perbaikan kesalahan data billing dalam penyetoran PNBP NR. Tulisan ini didasari atas adanya kesalahan penggunaan kode satker di penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk (PNBP NR), yang mencapai 10099 transaksi atau mencapai nilai sekitar 6 M setelah penyetoran menggunakan Aplikasi SIMPONI di tingkat KUA Kecamatan.


Yang perlu di perhatikan di sini adalah pengelolaan penerimaan PNBP NR saat ini dilakukan secara terpusat oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, sehingga kode satker yang digunakan untuk melakukan penyetoran PNBP NR pada Aplikasi SIMPONI adalah kode satker Dirjen Bimas Islam bukan kode satker Bimas Islam pada Satker Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

Mekanisme perbaikan jika terjadi kesalahan pada elemen billing yang salah satunya kode satker adalah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2014 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik. Mekanisme yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan ini adalah sebagai berikut:

  1. Dalam hal terjadi kesalahan penginputan elemen data billing atas transaksi PNBP yang telah mendapatkan NTPN dan disetor ke Kas Negara, KUA Kecamatan secara berjenjang mengajukan permohonan koreksi ke Ditjen Bimas Islam.
  2. Ditjen Bimas Islam melakukan penelitian atas data transaksi PNBP NR.
  3. Ditjen Bimas Islam mengajukan permohonan koreksi kepada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.
  4. Ditjen Anggaran melakukan pengujian atas permohonan koreksi.
  5. Dalam hal hasil pengujian menunjukan bahwa diperlukan perubahan atas data Transaksi PNBP, Ditjen Anggaran:
  • Melakukan perubahan atas data transaksi PNBP;
  • Menyampaikan perubahan data transaksi PNBP kepada KPPN Khusus Penerimaan;
  • Menyampaikan persetujuan atas permohonan koreksi kepada Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan (dalam hal ini Ditjen Bimas Islam)

Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai mekanisme koreksi penginputan elemen data billing atas transaksi PNBP berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Kuangan Nomor PER-1/AG/2014. Penjelasan diatas tidak sama persis dengan apa yang ada di perditjen anggaran, saya mencoba menyesuaikan dengan proses penerimaan PNBP NR. Jika terjadi kesalahan dalam penjelasannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai bahan kajian, berikut saya sertakan Peraturan Ditjen Anggaran Nomor PER-1/AG/2014:

Peraturan Ditjen Anggaran Nomor PER-1/AG/2014
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar