Skip to main content

Kepdirjen Bimas Islam No. 881 Tahun 2017

Info Bimas - Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin atau yang lebih dikenal dengan istilah Bimwin merupakan program dari Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah.

Baca: Kepdirjen Bimas Islam No 373 Tahun 2017

Sebabagai payung hukum dari kegiatan ini adalah Kepdirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Juknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Namun demikian, dalam pelaksanaannya dilapangan tidak semulus seperti yang diharapkan. Hanya sebagian kecil Kabupaten/Kota yang bisa merealisasikan kegiatan Bimwin 100%. Ini dikarenakan pembiayaan kegiatan Bimwin yang bersumber dari PNBP NR yang setiap pencairannya harus menunggu SE Maksimal Pencairan. Ketika Calon Pengantin banyak yang daftar tetapi SE MP PNBP NR tidak ada, maka otomatis kegiatan Bimwin tidak bisa dilaksanakan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut Dirjen Bimas Islam  mengganti Kepdirjen Bimas Islam No. 373 Tahun 2017 dengan menerbitkan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Isi dari Kepdirjen tersebut pada prinsipnya yang dengan Kepdirjen Nomor 373 Tahun 2017. Yang membedakannya hanya dipeserta.

Jika di Kepdirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017, peserta bimwin adalah Calon Pengantin yang sudah terdaftar di KUA, maka di Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 peserta ditambah, selain Calon Pengantin yang sudah terdaftar di KUA, juga Remaja Usia Nikah yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan UU Perkawinan.

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar