Juklat Masa Bakti Jabatan Kepala KUA

Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 916 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Masa Bakti Jabatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kepdirjen ini merupakan tindak lanjut amanah pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Hal-hal yang diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 916 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Masa bakti jabatan Kepala KUA Kecamatan paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak diangkat menjadi Kepala KUA Kecamatan termasuk dimutasi pada KUA Kecamatan yang berbeda;

2. Jabatan Kepala KUA Kecamatan dapat diperpanjang 1 (satu) masa bakti berikutnya apabila: a. memiliki kinerja yang baik; b. Keterbatasan SDM Penghulu; c. Kondisi geografis teralam, terluar dan tertinggal;

3. Pengangkatan Kepala KUA Kecamatan yang diperpanjang masa baktinya ditempatkan pada KUA Kecamatan yang berbeda;

4. Kepala KUA Kecamatan yang telah selesai menjalankan dua kali masa bakti berturut-turut dapat diangkat kembali sebagai Kepala KUA Kecamatan setelah melewati tenggang waktu paling sedikit satu kali masa bakti.

    Kepdirjen Bimas Islam Nomor 916 Tahun 2017

    16 Responses to "Juklat Masa Bakti Jabatan Kepala KUA"

    1. Sangat setuju dengan aturan yg membatasi Jabatan Ka. KUA, sebab selama ini Ka. KUA itu menganggap kalo KUA itu milik nenek moyangnya sendiri. Dia sangat sewenang - wenang dalam menjalankan tugasnya. Semua diatur sendiri termasuk Pembagian Nikah Bedolan dan Dana Oprasional KUA dimakan sendiri. Yang lain cumak nunut urip. Alias numpang hidup di emperan teras KUA.

      ReplyDelete
    2. Realisasikan pak Dirjen. Karena: 1. Sebetulnya banyak penghulu yang lebih potensial keilmuannya. 2. Bwnyqk Kepala KUA yang sudah melebihi ambang batas waktu menjabat, akibatnya berdifat diktator, bayangkan saja banyak Kepala KUA di Jakarta yg sudah menjabat lebih 10 tahun bahkan ada yg sdh 18 tahun. 3. Supaya proses refenerasi bs berjalan secara sinergi. 4. Banyak Kepala KUA yg duduk di singgasana kursi Kepala sepwrti sanf Raja Kecil. 5. Semakin lama menjabat, kemungkinan semakin banyak pelanggaran, yg bs mengakibatkan Opini BPK jd Disclamer lagi. Pertahankan Kemenag WTP. Mulailah dr institusi terendah yaitu KUA Kecamatan.

      ReplyDelete
    3. pada prinsipnya kami setuju atas aturan ini tetapi yang perlu mendapat kajian dari semua piha terutama pemangku kebijakan adalah tertanggal masa likuidasi para kepala kua yang telah lama memmangku jabatan hendaknya dipertimbangkan masa berlakunya tida saat pengangkatan tetapi dihitung dari masa inpasing yang walaupun sampai saat ini belum ada sk inpasingnya dan mungt akan lebih arif dan bijak jika di hitung dari masa inpasing sebab kalau dihitung dari pengangkatan rasanya kurang pas dan akibatnya penilaian dari publik masyarakat akan menjadi bumerang bagi kami yang ter liquidasi ingat bahwa kepala kua adalah orang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat hal ini presden buruk bagi kami yang akan mendapatkan sorotan publik ada apa kenapa yang sekaligus menjadi beban moral bagi kami di daerah saran kami sbb'1 sosialisasikan ke publik biar mereka tahu ada aturan baru 2,perlakukan kami sebagai pejabat humanis 3.pertimbangkan kembali penetapan penghitungan bukan dari masa pengangkatan tetapi dari inpasing 4.hargai upaya kami para kepala kua yang telh banyak menelan korbn kebijan, kearipan sosial kearifan lokal sangat kami nantikan 9ch yayat h kepaqla kua npamarican ciamis0

      ReplyDelete
    4. Disini emang diperlukan kebijaksanaan dari pengambil kebijakan. Dari sisi psikologi emang jika peraturan ini dilaksanakan tanpa sosialisasi, ada kemungkinan akan adanya berita miring terkait kepala kua yang diberhentikan karena periodesasi. Tapi kita juga jangan alergi terhadap aturan ini, karena aturan ini dibuat asal tapi pasti dari hasil kajian.

      ReplyDelete
    5. Ada nggak selain KUA yg dibatasi masa jabatannya?

      ReplyDelete
      Replies
      1. Ada Kepala Madrasah saat berlakunya PMA No 29 Tahun 2014 sama sepeti Kepala KUA, cuman sekarang PMA nya sudah di ganti menjadi PMA 58 Tahun 2017; di PMA itu periodesasinya hanya untuk tugas di satu madrasah, setelah 2 periode wajib pindah ke madrasah lain

        Delete
    6. kapan yah perdirjen ini mulai diberlakukan? apa ada sosialisasi terlebih dahulu? sampai batas waktu kapan sosialisasinya akan berakhir?

      ReplyDelete
      Replies
      1. kalo baca di perdirjennya, berlaku sejak tanggal 08-12-2017; belom tau tuh kalo masalah sosialisasnya pa

        Delete
    7. kapan yah perdirjen ini mulai diberlakukan? apa ada sosialisasi terlebih dahulu? sampai batas waktu kapan sosialisasinya akan berakhir?

      ReplyDelete
    8. Demi menjaga rasa keadilan dan adanya kepastian hukum saya kira aturan ini harus segera diberlakukan.

      ReplyDelete
      Replies
      1. terkait pelaksanaan itu kebijakannya ada di Kepala Kanwil masing2

        Delete
    9. Sebagai etalase kemenag jadi tidak berwibawa

      ReplyDelete
      Replies
      1. Kalo menurut saya sih, ga ada hubungannya dengan masa jabatan kua, soalnya yang namanya jabatan itu amanah yang pada akhirnya juga akan hilang

        Delete
    10. Setuju dg masa bakti/periodesasi setidaknya spy ada keseimbangan dan normalisasi kebijakan di setiap kua kecamatan.

      ReplyDelete
    11. Setuju dg masa bakti/periodesasi setidaknya spy ada keseimbangan dan normalisasi kebijakan di setiap kua kecamatan.

      ReplyDelete

    Silahkan tinggalkan komentar disini. Jika ada komentar yang mengandung unsur SARA, Pornografi, Pornoaksi, Menghina Seseorang/Lembaga, Judi, maka admin akan langsung menghapusnya

    Iklan Atas Artikel

    Iklan Tengah Artikel 1

    Iklan Tengah Artikel 2

    Iklan Bawah Artikel