Skip to main content

Ditjen Bimas Islam Lakukan Pemetaan Layanan Berpotensi Pungli

Info Bimas - Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia.

Direktur Jenderal Bimas Islam Muhammadiyah Amin yang dilansir dalam lama website Bimas Islam meminta agar melakukan penyisiran secara detil layanan di Direktorat Jenderal Bimas Islam yang berpotensi adanya pungutan liat (pungli).

"Di Bimas Islam itu banyak layanan publiknya, sehingga potensi pungli sangat besar," ujar Dirjen saat membuka kegiatan Penyusunan Draft Keputusan Dirjen tentang Tim Sapu Bersih (Saber Pungli) di Lingkungan Ditjen Bimas Islam di Bogor, Kamis (05/04).

Ia mengilustrasikan kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Aceh terkait dengan sumbangan untuk kegiatan hari besar keagamaan yang memicu atensi publik dan kasus lain yang berhubungan dengan layanan publik di Ditjen Bimas Islam.

"Melalui pemetaan layanan publik di Ditjen Bimas Islam yang berpotensi adanya pungli ini, kita bisa melakukan pencegahan terhadap praktek pungli yang menjadi bagian dari korupsi", tegasnya.

Setidak ada lima titik rawatan pengutan liar (pungli) yang ada di Kementerian Agama, yaitu: pelayanan terkait pendidikan, pelayanan haji dan umroh, pelayanan nikah dan rujuk, pelayanan kepegawaian, dan pelayanan lainnya.

Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum Thobib Al Asyhar menjelaskan, sejauh ini sudah mengindentifikasi sejumlah layanan publik di lingkungan Ditjen Bimas Islam yang meliputi layanan kepegawaian, pemberian bantuan, dan layanan umum.

Sumber: bimasislam.kemenag.go.id
Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar
Tutup Komentar