Persyaratan Penggantian Nazhir Tanah Wakaf

Info Bimas – Nazhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Jika selama ini nazhir diangkat dan tidak pernah diganti sampai dengan meninggal dunia. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, masa bakti Nazhir dibatasi hanya 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Penyebab Penggantian Nazhir Tanah Wakaf

Dalam mengelola tanah dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir bisa diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila nazhir yang bersangkutan:
  • meninggal dunia;
  • berhalangan tetap;
  • mengundurkan diri;
  • tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan;
  • dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  • bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
  • diberhentikan oleh BWI.
Persyaratan Penggantian Nazhir Tanah Wakaf
Adapun persyaratan penggantian nahir tanah wakaf adalah sebaga berikut:

Persyaratan Umum Penggantian Nazhir:
1. surat pengantar permohonan penggantian Nazhir dari KUA setempat yang ditujukan kepada BWI;
2. surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian Nazhir kepada BWI dengan menyebutkan alasan penggantian Nazhir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan:
  • meninggal dunia dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
  • berhalangan tetap dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;
  • mengundurkan diri dengan melampirkan surat pengunduran diri dari pihak yang bersangkutan bermaterai cukup;
  • tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan surat pernyataan keberatan dari wakif/ahli warisnya bermaterai cukup;
  • dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan melampirkan salinan putusan pengadilan.
  • bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum dengan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
3. hasil keputusan rapat penggantian Nazhir dengan menyebutkan struktur Nazhir paling kurang 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta melampirkan daftar peserta rapat;
4. daftar riwayat hidup calon Nazhir;
5. foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) calon Nazhir;
6. foto kopi AIW dan Surat Pengesahan Nazhir yang dilegalisir KUA setempat;
7. foto kopi sertifikat tanah wakaf (jika sudah bersertifikat).

Persyaratan khusus penggantian Nazhir:
1. Nazhir perseorangan:
  • memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan, yaitu: warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
  • salah seorang Nazhir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada;
  • memiliki program kerja dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.
2. Nazhir organisasi:
  • pengurus organisasi memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
  • organisasi bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
  • salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf;
  • organisasi tersebut memiliki:
a. salinan akta notaris tentang pendirian organisasi dan anggaran dasar;
b. daftar susunan pengurus organisasi;
c. anggaran rumah tangga;
d. program kerja dalam pengembangan wakaf;
e. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi;
f. surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup.
3. Nazhir badan hukum:
  • pengurus badan hukum yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan;
  • badan hukum Indonesia yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  • badan hukum tersebut bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam;
  • salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada;
  • badan hukum tersebut memiliki;
a. salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
b. daftar susunan pengurus;
c. anggaran rumah tangga;
d. program kerja dalam pengembangan wakaf;
e. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum;
f. surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup.

0 Response to "Persyaratan Penggantian Nazhir Tanah Wakaf"

Post a Comment

Silahkan tinggalkan komentar disini. Jika ada komentar yang mengandung unsur SARA, Pornografi, Pornoaksi, Menghina Seseorang/Lembaga, Judi, maka admin akan langsung menghapusnya

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel