Ingin Menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja? Ini Regulasinya

Halo sobat TintaHitam, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau dikenal juga dengan P3K merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sebagai payung hukum dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

PP Nomor 49 Tahun 2018 ini mengatur Manajemen P3K yang meliputi:

  1. penetapan kebutuhan
  2. pengadaan
  3. penilaian kinerja
  4. penggajian dan tunjangan
  5. pengembangan kompetensi
  6. pemberian penghargaan
  7. disiplin
  8. pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan
  9. perlindungan

Sedangkan Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK adalah:

  1. Jabatan Fungsional (JF)
  2. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
Selain jabatn diatas, Menteri dapat menetapkan Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK yang bukan merupakan Jabatan Struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah.

PPPK diberikan gaji dan tunjangan yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Oh iyah saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Pegawai Non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun.

Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud di atas diberikan perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan kematian sebagaimana berlaku bagi PPPK.

PP Nomor 49 Tahun 2018

0 Response to "Ingin Menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja? Ini Regulasinya"

Post a Comment

Silahkan tinggalkan komentar disini. Jika ada komentar yang mengandung unsur SARA, Pornografi, Pornoaksi, Menghina Seseorang/Lembaga, Judi, maka admin akan langsung menghapusnya

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel